Jakarta – Eks Penyidik KPK, Yudi Purnomo, tidak sepakat dengan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai institusi tunggal yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Sebab, menurut Yudi, hal itu bisa menimbulkan potensi rasuah. “Hal itu (penyidikan tunggal) dapat berpotensi terjadinya […]
Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membutuhkan penyidik yang memiliki keahlian serta keterampilan khusus untuk menguatkan fungsi penyidikan sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, OJK sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi, dan melindungi usaha di sektor jasa keuangan harus diberikan kewenangan dan kompetensi yang […]
JAKARTA– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengeluarkan kebijakan pengaturan keamanan dan ketahanan siber perbankan. Hal ini bertujuan untuk mendukung percepatan transformasi sejumlah bank digital di Tanah Air. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, regulasi tersebut dirumuskan sejalan besarnya risiko ancaman dan insiden siber bank umum yang berpotensi meningkat. “Dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital perbankan di Indonesia, OJK […]
JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana keuangan. Hal ini termuat dalam undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UU PPSK). Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan peran OJK memang sudah sepatutnya diperkuat dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Apalagi beberapa tahun […]